Cakrawala Online

Archive for May, 2011

Tegal-Cakrawala Online, Masih ingat lagu Chaiya – chaiya yang pernah ditenarkan Briptu Norman? Lagu yang menjadi sound track film bollywood “ Dil Se “ yang dibintangi Shakhruk Khan itu   Minggu, (29/5) siang tadi kembali diperdengarkan dihadapan  400 orang fans sebuah radio Sebayu FM yang merupakan milik pemerintah Kota Tegal yang hadir saat gelar acara Temu Kangen Fans di halaman studio radio tersebut. Continue reading “Chaiya – Chaiya Meriahkan Temu Kangen Fans” »

Pati – Cakrawala online, Ratusan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Sunarwi/Tejo Pramono tak setuju dengan keputusan DPP PDIP. Kejadian tersebut terjadi akibat kisruh pencalonan partai tersebut dalam Pilkada Pati tidak diberikan solusi dengan baik oleh pihak DPP PDIP.
Menurut mereka, pucuk pimpinan partai PDIP justru membuat keputusan yang memperluas konflik di tingkat bawah.
Hal itu menunjukkan bahwa DPP tidak konsisten dalam mensikapi masalah yang kerap memakai penyelesaian dengan cepat dan ditempuh secara damai. Continue reading “Simpatisan dan Pendukung Sunarwi Nilai DPP Tak Bisa Selesaikan Masalah” »

Cakrawalaonline, Debby Nasution musisi kawakan yang sebentar lagi akan mengorbitkan group band asal Grobogan. Kepada Cakrawala dia menuturkan bahwa musik yang diaransir memang diperuntukkan bagi para musisi Grobogan yang sedang merantau di Jakarta. Continue reading “Debby Nasution Membutuhkan Vokalis Asal Grobogan” »

Pontianak – Cakrawala Online,

Akibat aksi perobohan pagar yang dilakukan oleh kelompok suruhan oknum KONI Provinsi Kalimantan Barat di lokasi tanah milik Pemprov Kalbar Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak, Selasa, 25 Mei 2011 lalu akhirnya berbuntut panjang.

Setelah Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Barat Sy Mahmud menyatakan menonaktifkan Sy Usman Ja’far Almuthahar sebagai Ketua III (membidangi keuangan dan aset), kini Pangeran panggilan akrab H Usman Ja’far Almuthahar melakukan somasi terhadap Sy Mahmud Alqadrie. Somasi yang disampaikan harus dijawab dalam waktu 3 x 24 jam. Melalui Tim Hukum dan Advokasi, Pangeran Laksamana Muda gelar Sy Usman Jafar tersebut mensomasi Sy Mahmud karena telah melakukan pembohongan publik, pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan.

” Bukti pembohongan publik, tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan sudah kita kantongi,” kata Rustam H,SH, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Sy Usman Jafar Almuthahar. Turut mendampingi Tim Muhammad Reza,SH, Indra Ja’far dan Eko Siswanto .

Menurut Rustam, alasan somasi dilakukan sudah jelas bahwa tindakan Sdr Mahmud Alqadrie dalam pernyataan melalui media massa telah menyesatkan opini publik dan membentuk opini publik sehingga merugikan kliennya.”

Sampai saat ini Sy Usman Ja’far Almuthahar belum menerima surat penonaktifan. Jangankan menerima surat penonaktifan, suratnya saja berdasarkan komunikasi langsung klien kami dengan pengurus teras KONI belum ada sama sekali.

Ini bertentangan dengan pernyataan Sy Mahmud bahwa Sy Usman Jafar Almuthahar sudah menerima surat,” katanya.

Hingga saat ini Usman masih berstatus sebagai Ketua III yang membidangani aset dan keuangan sesuai SK KONI Pusat. ” Justeru disaat rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus KONI, klien kami tidak diundang. Padahal dalam AD/ART KONI seharusnya klien diundang untuk didengarkan penjelasannya, namun kenyataannya tidak diundang,” kata anggota Tim, Indra Jafar.

Selain itu untuk memberhentikan/menonaktifkan pengurus harus melalui berbagai tahapan, dengan melalui surat peringatan pertama hingga ke tiga. “ Hal ini tidak dilakukan oleh pengurus KONI,”ujarnya.

Ditanya wartawan bila somasi tidak ditanggapi, Tim Hukum dan Advokasi akan menempuh kan langkah-langkah hukum. ” Kami memberikan advokasi karena sudah terjadi praktik pembohongan publik, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan kepada klien kami.

Hal ini sangat merugikan klien kami baik secara pribadi, selaku pengusaha dan tokoh masyarakat Kota Pontianak,” katanya.  Dikonfirmasi atas somasi yang dilayangkan Tim, Sy Usman Jafar Almuthahar menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Hukum dan Advokasi.

” Biar Tim yang mengkaji dan melakukan langkah-langkah hukum advokasi,” katanya tenang. Demikian juga ketika ditanya mengenai tindaklanjut atas laporan dirinya kepada Poltabes Pontianak. ” Saya menyerahkan proses hukum kepada kepolisian untuk memprosesnya.

Proses hukum jalan terus hingga terungkap pelaku dan orang yang menyuruh melakukan,” ujarnya. Ditanya mengenai tindakan selanjutnya pasca perobohan pagar, dengan santai Sy Usman mengatakan. ” Kita tunggu episode berikutnya,” katanya.(Us).

Pontianak-Cakrawala Online,

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat, Parbubu mengatakan bahwa  SDM yang berkualitas menjadikan lembaga bisa berkembang menjadi lebih baik. Tidak terkecuali Sekretaris Badan Diklat. Keberadaan Widyaswara sangat penting sebagai sumber ilmu pengetahuan. peran dari Sekretaris Badan pun sangat strategis.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri  Ir. Tarmiji Karim, MSc   mengatakan bahwa negara indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, namun itu semua tidak ada gunanya jika tidak ditunjang oleh SDM yang baik.

Pembangunan harus dilaksanakan dengan benar. Pembanguan yang centang perenang tidak bisa terukur.

“  Kita ingin memperkaya potensi perencanaan, keuangan, semua dimulai dengan yang ada didalam diri kita dan dilingkungan sekitar kita,” jelasnya.

Semua  menuntaskan arah tujuan kita, karena semua masalah pasti ada solusinya. Tidak boleh meraba-raba, harus ada kesamaan persepsi.

” Rakor seperti ini harusa dibuat sebagai sesuatu yang kongkrit. Harus  menghasilkan output yang baik,” pungkas Tarmiji.(Us/3)

Landak – Cakrawala Online,

Membaca disalah satu media terbitan lokal tanggal 17 Mei 2011, dimanan menanggapi pernyataan Bapak DR. Drs. Adrianus Asia sidot, MSi, selaku Bupati Kabupaten Landak, saya sebagai orang awam percaya, jika tidak benar, tidak mungkin beliau dapat dan berani memberikan statement seperti itu. Cuma yang perlu dipelajari, issue-issue yang berkembang itu dari mana?.  Jika issue itu dari Media Cetak, bisa diusut siapa penulisnya? Karena saya pribadi juga keberatan, bukan hanya pencemaran nama baik, tetapi juga sudah membawa kredibilitas nama daerah. Yang lebih luas lagi nama kredibilitas Gubernur Kalimantan Barat dalam memimpin Kalimantan Barat juga dipertaruhkan dimata masyarakat dan dimata Indonesia. Demikian ungkap Safarudin (32).

Menurutnya, namun jika pembicaraan itu hanya sebatas di warung-warung kopi, biasalah. orang-orang yang duduk dan nongkrong-nongkrong di warung kopi tidak ada bahan untuk dibicarakan, apalagi menjelang Pilkada 2011-2016 yang lagi santer-santer dibicarakan. Yang kedua, bisa jadi kubu lawan untuk menjatuhkan image masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak Adrianus di Kabupaten Landak. Agar pak Adrianus tidak terpilih lagi.

Dikatakannya, hal seperti ini dapat dimengerti seseorang pemimpin yang baik dan hebat selalu mendapat ujian dan cobaan-cobaan. Sama halnya dengan seorang penyebar kebaikan/agama. Seperti Kyai, Pendeta, Pastor dan lain-lain. Kanapa?. Karena iblis tidak suka dengan yang namanya kebenaran, Iblis tidak pernah mau berteman dengan orang-orang yang bersih, sehingga munafik, lupa diri dan tidak bisa mengukur diri dan kepentingan menyumbang daerah bukan kepertingan akan daerahnya untuk memuluskan kepentingan pribadi. Sehingga masyarakat bingung untuk menilai dan memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang tepat Good Leader of  Goverment dan The Right Man On The Right Place jadi ngambang, ditakutkan masyarakat Kabupaten Landak salah dalam memilih.

Sehingga menjadikan seorang pemimpin yang kemaruk dan rakus, kelaparan, siap mencakar dan mencabik-cabik, seperti singa yang kelaparan di tengah hutan, kata Safarudin.

Semua trik dan cara akan dihalalkan demi mencapai suatu tujuan. Menurut teman saya biasanya di dalam strategi peperangan, trik-trik seperti itu lebih banyak diterapkan oleh posisi Challenger (Penantang) terhadap posisi Leader (Pemimpin). Apakah hal ini bisa berlaku didalam dunia politik dan kekuasaan dalam merebut Kepemimpin Daerah?.

Hal inilah peran serta kita semua untuk memilah, menimbang dan memilih. Itulah hasil diskusi kami dengan teman-teman yang awam politik, jelas Safarudin.

“ Walaupun kami awam akan politik, namun kami dapat merasakan keberhasilan Kepemimpinan beliau. Masalah agama, pendidikan , pembangunan dan lain-lain. Jika ada daerah-daerah yang merasa di anak tirikan,” paparnya seraya mengatakan kemungkinan 1.Terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan secara keseluruhan. 2.Skala prioritas tingkat kepentingan setiap daerah atau kecamatan. 3.Waktu yang terbatas di dalam menjalankan program berkesinambungan untuk menghandle se Kabupaten Landak dengan 13 kecamatan. 4.Partisifasi pemuda yang kurang, yang berlaku seperti ayam buras atau ayam negeri bukannya menjadi ayam kampong dan Peta Politik serta lain sebagainya.

Agar hal ini bisa terlaksana sebagai mana yang diharapkan, pilihlah pemimpin yang baik yang dapat melangsungkan program pembangunan secara berkesinambungan tersebut. Bukannya sibuk memikirkan dari awal untuk pengembalian modal yang diinvest besar-besaran dan memikirkan kepentingan pribadi! Namun menurut saya “ Lebih baik makan singkong dalam kenyataan, daripada makan roti keju tapi dalam angan-angan”. Selamat Pak Adri, walaupun kami jauh, namun kami tetap mendoakanmu. Lanjutkan perjuangan dan Misi mu untuk membangun kota Kabupaten Landak 2011-2016. Pungkasnya. (Us/ne)

Mempawah – Cakrawala Online,

CV. Samcon surati Panitia Pengadaan (UPL-IV Kabupaten Pontianak dengan nomor : 007/CV-SC/Sanggah/V/2011, sanggahan penyedia jasa. Dimana tembusan disampaikan kepada PPK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, PA/KPA Diknas Pemuda dan Olahraga Kab. Pontianak, Inspektorat, Kejaksaan Negeri di Mempawah dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya pemenang lelang paket pengadaan pekerjaan sarana teknologi informasi dan komunikasi nomor : 027/037/ULP-IV.I/2011 Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat. Demikian dikatakan Febriadi, direktur CV. Samcon.

Menurutnya, CV. Samcon mengajukan sanggahan atas pengumuman pemenang lelang tersebut. Dasar sanggahan mepertanyakan keputusan panitia lelang menetapkan pemenang tender tersebut.

Secara rengking Badan Usaha kami berada di rengking ke -3 sedangkan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah CV. Sumber Alam Perkasa yang berada pada rangking (urutan) ke-5. Mengacu pada peraturan Perundang-undangan bahwa yang dipanggil untuk mengikuti klarifikasi adalah rangking ke Satu, Dua dan Tiga, jelas Febriadi dan Doni Iskandar.

Katanya, CV. Samcon yang beralamat Jln. Raden Kusno Gang. Kembar Kel. Terusan Mempawah Kabupaten Pontianak merupakan rangking ke tiga dan barhak untuk diundang klarifikasi.  Anehnya, pihak kami tidak pernah di undang baik lewat surat maupun via telpon. Bahkan Penawaran yang kami sampaikan pada saat itu yang ditentukan oleh Panitia lelang tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam redaksi, penulisan dan lainya.

“ Kita minta pada pihak Panitia Diknas Kabupaten Pontianak untuk dapat memberikan jawaban sanggahan ini,” tegas Febriadi yang di dampingi Doni Iskandar.

Karena kuat dugaan proses tender tersebut serat dengan penyimpangan. Sejak awal sudah ada kejanggalan dari proses tersebut, bahkan  dimungkinkan adanya rekayasa dalam proses tender,kata Doni mengduga.

Terindikasi adanya factor kedekatan dengan pihak Ketua Panitia, Risna Prisandi maupun Ketua Pokja ULP.IV Taufik Kurahman dengan pemenang tersebut. Karena ada dugaan lain sebelumnya telah terjadi loby-loby proyek pengadaan tersebut, ungkap Doni mengutip pemberitaan edisi lalu.

Dalam hal kita berharap agar dugaan penyimpangan ini dapat di usut. Bahkan pihak CV. Samcon akan melakukan upaya hukum, pungkas Doni Iskandar selaku staf teknik Lapangan sembari mengatakan ini langkah awal dengan membuat surat sanggahan. “ Artinya kita masih mengikuti aturan yang berlaku,” .  Selain itu pihaknya juga sudah siap akan melakukan upaya hokum dan melaporkan kasus ini kepada pihak terkait dengan bukti yang ada.(Us/is)

Pontianak – Cakrawala Online,

Adanya kejenggalan dari SK yang telah diterbitkan, maka setelah membaca dengan cermat dan sekaligus mempelajari isi dari Surat Keputasan (SK) Persatuan Wartawan Indonesia pusat Nomor : 137-PGS/PP-PWI 2010, Jakarta, tanggal 29 Juni 2010 .

Pasalnya, dalam Surat Keputusan (SK) tersebut nama-nama pengurus tidak pernah ada dalam konsident. Dan ini berlaku di semua organisasi dan pemerintahan. Seharusnya, nama-nama pengurus itu dibuatkan dalam satu lampiran. “ Artinya, ada dugaan Pengurus PWI Pusat tidak mengerti berorganisasi,” ungkap Jarni Aliani, SmAk, anggota Muda PWI Cabang Kalimantan Barat pada “Cakrawala Online” Jumat (27/5/2011).

Menurutnya, selain itu bisa jadi tidak pernah membaca anggaran dasar/anggaran  rumah tangga ( AD/ART) PWI. Yang merupayakan  aturan yang mesti dipatuhi baik setiap pengurus maupun anggota PWI.

Dia menilai, akibat dari ketidak mengertian Pengurus PWI Pusat menimbulkan keresahan bagi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat. Karena nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut dinilai cacat hukum.

Adapun nama tersebut tidak memiliki hak suara, karena keberadaan pada waktu Konfercab nama-nama tidak ada.  “ Kalau memang PWI Pusat tidak bijak dalam hal ini lebih baik mengundurkan diri,” pungkas M. Jarni Aliani, SmAk yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MPW Pemuda Pancasila Kalbar.(Us/dan)

Kubu Raya – Cakrawala Online,

Untuk Mendapatkan pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, baik itu dari kalangan miskin maupun kaya. Undang-Undang sudah menjamin hak itu dan pemerintah baik dari pusat hingga daerah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Hal ini berarti tidak ada alasan apapun yang membenarkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak memerolah pendidikan. Baik itu alasan krisis ekonomi, rendahnya minat belajar, atau minimnya sarana dan prasarana.

Bagi Bupati Kabupaten Kubu Raya (KKR), Muda Mahendrawan, yang paling penting harus diselenggarakan oleh pemerintah adalah memenuhi layanan pendidikan tersebut. Soal sarana dan prasarana instansi dinas-dinas bisa dipenuhi secara bertahap. Demikian penuturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus, setuju dengan apa yang menjadi salah satu perioritas Pemkab Kubu Raya.

Dunia Pendidikan, sarana serta prasarananya memang sangat perlu, mengingat KKR ini masih berada dalam proses pengembangan dan salah satunya pengembangan SDA yang berkompeten, cerdas dan berkualitas.

Kepada wartawan dikatakan, masih banyak tantangan dan pembenahan yang harus dikejar. Menurut Frans ada dua hal yang penting untuk diperhatikan dalam membangun pendidikan di KKR ini.

“ Pertama menyelaraskan pola pengelolaan atau manajemen lembaga pendidikan, dan kedua pada penguatan kualifikasi sumber daya manusia terutama para-guru. Bukan berarti aspek lain kurang penting untuk ditingkatkan namun secara riil dua hal itu yang harus mendapat perhatian serius. “ ungkap Frans.

Kunci untuk mendapatkan hasil maksimal yang efektif dan efisien itu adalah komunikasi insentif antara lembaga pendidikan dan juga para pengelola. Dalam hal pengelolaan pendidikan misalnya, masyarakat memiliki keberdayaan yang tinggi untuk menyelenggarakan dan di sisi lain pemerintah juga memegang tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan.

Terkait dengan peningkatan kualitas SDM, Frans mengatakan bahwa secara nasional dalam sistem pendidikan kita sudah memberi pedoman jelas untuk meningkatkan kualifikasi guru dengan memberikan sertifikasi dan beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikannya.

“ Namun karena ini di tingkat daerah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi setempat, kita patut bersyukur meski di satu sisi kita terus membenahi kualifikasi guru, di sisi lain guru dan pendidik juga mendapat kepercayaan untuk memberi pelatihan di wilayah lain.” terang Frans saat ditemui  di ruangannya.

Mungkin ini lah salah satu alasan mengapa untuk realisasi pembenahan kantor-kantor dinas dan instansi yang ada di KKR masih terbatas. Seperti yang terjadi di kantor Disdik KKR yang terletak di Jalan Adisucipto, Sungai Raya. Saat jam kerja (23/05/2011) lantai 2 (dua) tepatnya didepan ruangan Kadis, dipadati dengan belasan orang (Tenaga Pendidik) yang sibuk mengurus surat sertifikasi dan beasiswa.

“ Demi kepentingan pendidikan di KKR, pemkab sepertinya masih belum terpikirkan untuk segera memaksimalkan (pembenahan) kantor dinas pendidikan ini, “ ungkap salah satu guru yang mengantri untuk mengurus sertifikasinya.

Frans mengatakan, bahwa peristiwa ini terjadi hanya ketika ada kegiatan (urusan) yang waktunya bersamaan. “ Kebetulan hari ini, para tenaga pendidik sibuk mengurusi surat sertifikasi dan pengajuan beasiswa, jadi harap maklum saja apabila kesannya tidak beraturan.

Namun itu tidak menjadi hambatan Disdik KKR untuk percepatan proses kepengurusan administrasi dan lainnya. Frans beserta seluruh staf memohon maaf apabila terdapat pelayanan dari Disdik KKR yang kurang masksimal.

“ Kita masih ada urusan yang harus diutamakan dan untuk melakukan pembenahan dan pembangunan kantor-kantor dinas yang ada akan direalisasikan bertahap. Semoga saja bisa cepat direalisasikan sehingga pembangunan KKR bisa lebih efektif, efisien dan maksimal. “ kata Frans (Us*)

Pontianak – Cakarawala Online,

Umunnya jalan dibuat lebih lebar untuk menampung jumlah kendaraan yang kian tahun kian meningkat. Tapi tidak pada jalan budi karya. Jalan ini malah dipersempit dengan dipagar.

menurut Muji seorang aktifis perempuan, jalan Budi Karya adalah jalan alternatif atau jalan tembus bila dijalan Tanjungpura dan jalan Imam Bonjol bila mengalami kemacetan.

Ia tidak setuju dengan pemagaran oleh pihak hotel Kapuas Palace. Selain  jalan menjadi sempit,pagar yang dibangun juga dapat membahayakan pengendara yang melintas disana. ” Saya kaget waktu melintas jalan Budi Karya yang dipagar, hampir saja saya menabrak tiang pagar itu,” kata Muji Geram.

Masih menurut Muji, ia tidak tahu status jalan Budikarya itu, apakah memang punya hotel Kapuas Palace atau jalan umum alias fasilitas umum dan fasilitas sosial. Yang ia tahu jalan Budikarya dulunya lumayan lebar.

Muji hanya menghimbau agar pemerintah kota Pontianak dapat mengamankan asetnya, jangan sampai fasilitas umum dan fasilitas sosial dikota Pontianak dialih fungsikan atau dijual kepihak ketiga.

Sementara itu, Camat Pontianak Selatan  Junaidi, S.ip, MSi yang dihubungi wartawan baru-baru ini mengatakan bahwa pihaknya selalu koordinasi dengan tata ruang, kalau menyalahi aturan kita bongkar.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kotabaru bahkan sudah disertifikatkan, namun dibeberapa tempat sudah dikuasai oleh oknum masyarakat.

” Kita menghimbau agar fasos dijalan Harapan Jaya itu dikembalikan kefungsi asalnya, “kata ayah dari Juwita Ananda dan Umi Yuniantini ini tegas.?selain fasos dan fasus tersebut, di jalan Muhamad Sohor pun akan ditertibkan. semoga kota  Pontianak menjadi lebih indah.(ferry/3)