Sejak Dulu, Praktik Jualan Jabatan Sudah Dilakukan Oknum Kepala Daerah

Sejak Dulu, Praktik Jualan Jabatan Sudah Dilakukan Oknum Kepala Daerah


Jual jabatan di daerah baik di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) maupun di pemerintahan kabupaten/kota (pemkab/pemkot) sudah berlasung sejak dulu. Juga sudah menjadi rahasia umum.  Hanya saja, dulu para pejabat jadi semacam ATM sang kepala daerah bukan membayar sebelum dilantik.
Seorang pejabat tinggi pratama di salah satu daerah di Pulau Jawa menceritakan, Kamis  (5/1), bahwa jual-beli jabtan tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten, yang dilakukan Sri Hartini sang bupati.  Praktik itu sudah jadi rahasia umum.

“Aparat sipil negara atau ASN yang dulu dikenal dengan PNS takkan punya jabatan kalau tidak ada komitmen dengan oknum si kepala daerah,” ujarnya beberapa saat lalu saat dikonfirmasi via Messengernya.

Pembelian jabatan dengan cara membayar sebelum pelantikan, katanya, baru jadi trend sekitar 5 tahun terakhir. Dulu para pejabat hanya menjadi semacam automatic telling machine/anjungan tunai mandiri (ATM) si oknum kepala daerah.

“Bukan cuma si oknum kepala daerah. Terkadang istri bahkan anaknya juga ikut jadikan sang pejabat sebagai ATM,” tambahnya.

Ia menambahkan, yang lebih aneh lagi terjadi di Indoensia, para oknim kepala daerah yang sudah diberhentikan dan menjalani hukuman  di lembaga pemasayarakatan masih bisa membisniskan jabatan.  

“Pihak eksekutif maupun legislatif sudah tahu rahasia umum ini, tapi mereka pura-pura tidak tahu,” tmbahnya

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mendukung upaya penegak hukum membongkar praktik jual beli jabatan saat momentum rotasi kepemimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Termasuk langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini yang langsung dipecat oleh DPP PDI Perjuangan sebagai kader partai.

“Memang promosi jabatan di berbagai daerah menjadi rahasia umum. Setiap pengangkatan, rotasi, selalu dijadikan ATM. Dijadiin ATM,” kata Masinton,\ di Jakarta seperti dikutip dari JPNN pagi ini.Dia menyayangkan karena kejadian ini masih berlangsung meski sudah ada aturan rekruitmen terbuka yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Di sejumlah daerah banyak kepala daerahnya sengaja melakukan rotasi ketika membutuhkan uang.

“Jadi setiap butuh uang butuh setoran dia merotasi itu. Maka fenomena terjadi di hampir seluruh daerah. Di wilayah Sumut, hampir seluruh wilayah kabupaten kota itu melakukan itu,” ujarnya.

Dengan adanya kejadian di Klaten, Masinton berharap monitoring terhadap pengisian jabatan tinggi di berbagai daerah menjadi perhatian penegak hukum. Termasuk Tim Saber Pungli yang telah dibentuk pemerintah.

“Ini memang harus dimonitor. Terus diawasi. Dengan peristiwa di Klaten, agar seluruh kepala daerah menghentikan praktik rotasi dan mutasi jabatan sebagai mesin ATM. Bukan hanya di Sumut tapi sejumlah daerah,” pintanya. [ida]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan