160 Korban First Travel Grobogan Tuntut Ganti Rugi

160 Korban First Travel  Grobogan Tuntut Ganti Rugi


Grobogan –Cakrawalaonline, Jumlah warga Grobogan yang jadi korban perusahaan penyelenggara ibadah umroh (PPIU) First Travel ternyata cukup banyak. Jumlah pendaftar umroh yang belum bisa diberangkatkan mencapai 160 orang.
Beberapa hari lalu, korban First Travel ini bahkan sempat mengadu ke kantor Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jateng di Semarang. Dalam pengaduannya mereka menuntut uangnya dikembalikan atau segera diberangkatkan umrah.

Informasi yang didapat menyebutkan, warga Grobogan yang tersebar di sejumlah kecamatan ini mendaftar lewat seorang koordinator bernama Adroi. Jumlah pendaftarnya sempat mencapai angka 380 orang. Namun, sebanyak 220 orang sudah diberangkatkan bertahap sejak tahun 2015.

Saat dihubungi wartawan, Adroi menyatakan, seluruh pendaftar sudah menyetorkan uang nilainya sekitar Rp 15 juta. Pemberangkatan 160 orang itu semua direncanakan April 2017. Namun, rencana itu akhirnya tertunda sampai sekarang.

Ia mengaku akan bertanggungjawab pada para pendaftar. Sebab, sejak awal memang menjembatani biro tersebut.

Saat ini, dia mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut. Terlebih ada 160 orang pendaftar yang belum berangkat.

“Sebelumnya, saya sempat bolak-balik ke Jakarta untuk menanyakan kepastian pemberangkatan pendaftar. Bulan Juni lalu, saya ke rumah pemilik First Travel Andika Surachman di Jakarta. Tapi rumahnya sudah kosong,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Grobogan Hambali menyatakan, kasus yang menimpa korban First Travel itu bisa diselesaikan dengan baik. Harapannya, para korban nantinya bisa tetap berangkat menunaikan ibadah umroh atau setidaknya uangnya bisa dikembalikan.

Terkait kasus tersebut, Hambali meminta kepada masyarakat supaya mengambil hikmahnya. Untuk selanjutnya, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat memilih PPIU ketika ingin menunaikan ibadah umroh.

“Pesan saya, masyarakat agar lebih hati-hati. Cari informasi tentang PPIU yang menawarkan jasanya. Atau supaya lebih jelas, bisa minta informasi ke kantor Kemenag untuk mengetahui PPIU yang resmi dan sudah terakreditasi lembaganya,” pesannya. Ng-D

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan